Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah Pada Kantor Samsat Pematangsiantar

Abstract

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.  Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai 1 januari 2001.  Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah-daerah otonom dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta membangun daerahnya.  Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu  sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah otonom.

Semangat otonomi daerah membawa reformasi pula dalam undang-undang pajak daerah, maka pada tahun 2000 diberlakukan perubahan pertama dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.  Mengingat pajak daerah dan pajak pusat merupakan suatu sistem perpajakan yang pada dasarnya sebagai beban yang dipikul oleh masyarakat, maka perlu dijaga agar beban tersebut dapat memberikan keadilan dan diharapkan adanya perubahan yang dapat saling melengkapi antara peraturan pajak pusat dan pajak daerah.