Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar

STIE Mars admin; FS. Monang Siringo-Ringo; Merri Erawaty Manik; Hiran Sulaiman Purba

STIE Mars admin
FS. Monang Siringo-Ringo
Merri Erawaty Manik
Hiran Sulaiman Purba

Keywords: Analysis, Recording, Reporting, SKPD, Ende District Social Service

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriftif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari hasil wawancara tentang pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang telah disusun pada periode tertentu. Data sekunder berupa data atau informasi yang berhubungan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Setelah data tersebut dikumpulkan dianalisis secara deskriftif yaitu dengan membandingkan antara laporan keuangan Peraturan Pemerintah N0.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar sudah sesuai dengan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yaitu wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion).

References

Ahmed Riahi-Belkaoui, 2011. Teori Akuntansi Buku 1. Edisi Kelima. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Oryza Mart Jember Periode 2017. (2018). M. Ainul Fadlol, Titin Kartini, Sri Kantun.
Bambang Riyanto, 2012. Dasar – Dasar Pembelajaran. Edisi 4, Yogyakarta : BPFE.
Bastian, Indra (2010). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Jakarta : Erlangga.
Darise, Nurlan, 2009. Pengelolah Keuangan Daerah. Edisi Kedua. Penerbit PT. Indeks, Jakarta.
Desriani N. Tarigan, L. M. (2015). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 di Pemerintahan Kota Manado. Ekonomi dan Bisnis, 64-70.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-DJPBN, 2010, Modul PSAP No.01 Penyajian Laporan Keuangan.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-DJPBN, 2010, Modul PSAP No.02 Laporan Realisasi Anggaran.
Edni Olka Pratiwi, I. K. (2021). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan PSAK 45 Di Greja X Salatiga. Akuntansi, 61-71.
Fauziah. (2011). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Skripsi Jurusan Akuntansi.
Harahap, Sofyan Syafri, 2008. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Edisi Pertama. Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
Hariadi, Pramono., Restianto, Yanuar E., Bawono, Icuk Rangga., 2010. Pengelolaan Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
Hia, F. (2018). Analisis Sistem Penerimaan Kas Pada Usaha Dagang Bengkel Ahmad Yani Motor Pematangsiantar. Skripsi.
Kartomo, L. S. (2019). Buku Ajar Dasar - Dasar Akuntansi. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan, Yogyakarta : Liberty.
Kementerian Keuagan Republik Indonesia,2010, Modul Standar Akuntansi Pemerintahan..
Mahmudi, 2011. Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Kedua VII Press. Yogyakarta.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraaan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
Napitupulu, N. (2019). Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Terhadap Tunggakan Uang Sekolah Pada SMA Swasta MARS Pematangsiantar. Skripsi.
Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtias, 2010. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rantung, V. (2013). Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado. Jurnal EMBA, 583-590.
Sitepu, E. G. (2015). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Direktorat Jendral Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. EMBA, 299-305.
Standar Akuntansi Pemerintah Republic Indonesia, 2019, Komite Standar Akuntansi.
Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia, edisi 2019, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tanjung, A. Hafiz, 2012. Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual. Alfabeta, Bandung.
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
Wilna Feronika Rabuisa, T. R. (2018). Analisis Laporan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Raya Manado. Riset Akuntansi Going Concern, 325-333.
Zarzani. (2013). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada SKPD Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh). Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 1-14.